10:49 pm - Wednesday October 18, 2017

Pph 46, Pajak Penghasilan 1% Final

Juli 2013 lalu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan aturan pajak baru. Sosialisasi peraturan baru ini telah beberapa kali dilaksanakan di seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang ada di Indonesia. Menurut Peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, ditetapkan tarif pajak 1% untuk Wajib Pajak (WP) yang omzet atau peredaran bruto dalam 1 tahun pajaknya kurang dari Rp4.800.000.000 (4,8 milyar rupiah).

Peraturan baru ini efektif berlaku sejak tanggal 1 Juli 2014. Pajak penghasilan dikenakan tarif flat dan bersifat final. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut =

DPP x Tarif

pajak pph final 46

Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan adalah besarnya omset atau peredaran bruto dalam 1 masa pajak atau 1 bulan. Pembayaran dilakukan setiap bulan, menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP)  yang  pada kolom kode akun pajak diisi angka “411128” dan kolom kode jenis setoran diisi angka “420“.

Selanjutnya, jika wajib pajak telah membayar Pph 46, maka tidak perlu lagi membayar setoran Pph Pasal 25. Untuk pelaporan setiap bulannya, wajib pajak hanya perlu melaporkan SSP lembar ketiga yang telah disetorkan pembayarannya melalui bank.

Mengenai laporan pajak tahunan, jika setiap bulan WP sudah menyetor dan melaporkan Pph 46, maka pada SPT tahunan bisa ditulis nihil, kemudian hanya perlu menyertakan daftar pembayaran Pph 46 yang telah dibayarkan dalam satu tahun pajak. Sedangkan untuk WP yang peredaran brutonya diatas batas yang telah ditentukan tersebut, maka tetap melaporkan SPT Pph tahunan dengan perhitungan dan tarif yang sama seperti tahun sebelumnya (2012).

Namun begitu, menurut Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, ada pengecualian untuk Wajib Pajak Badan, yaitu :

  • Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial
  • Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial, peredaran bruto melebihi 4,8 miliar rupiah
Filed in: Hukum

No comments yet.

Leave a Reply