10:42 pm - Wednesday October 18, 2017

Politik Uang Dalam Pilkada

Politik uang atau dalam bahasa Inggris sering disebut dengan “money politic” adalah salah satu taktik yang banyak dilakukan dalam kampanye pilkada di Indonesia.

Dan sepertinya hal ini sudah semakin membudaya sehingga sulit untuk dihilangkan. Fakytanya, setiap caleg pasti memerlukan biaya untuk mengadakan kampanye di mana kampanye sendiri memerlukan biaya yang tidak sedikit. Adalah diperbolehkan jika para calon menggunakan dana pribadi untuk membiayai kampanye mereka.

Masalahnya dana tersebut digunakan untuk menyuap pihak-pihak tertentu yang bukan kader atau pengurus partai politik namun pada pihak lain yang bertujuan untuk memilih mereka di pilkada ataupun malah menggunakan cara-cara tertentu. Selain itu praktik money politic juga banyak dilakukan dengan cara memberikan uang atau sembako pada masyarakat untuk menarik simpati mereka.

Padahal sudah ada  UU politik uang yang memutuskan bahwa money politic merupakan suatu pelanggaran.

Tiga Cara Politik Uang Dalam Pilkada

Sudah menjadi rahasia umum bahwa politik uang seringkali terjadi dalam pilkada. Biasanya money politic dilakukan dalam tiga cara yaitu melibatkan relawan, pascabayar, dan tunai dan hal ini sudah dilakukan dari jauh-jauh hari sebelum pilkada.

Tidak melulu berupa uang, barang pun seringkali digunakan pada ketiga pola ini sebagai imbalan karena pihak-pihak tertentu atau masyaarakat telah memilih pasangan pilkada tertentu. Ketiga pola ini terbentuk karena adanya politik uang ketat.

Pola tunai merupakan pemberian barang atau sejumlah uang pada hari H pemilihan kepada pemilih. Bagi banyak orang politik uang jenis ini seringkali disebut serangan fajar.Selain uang, sembako juga kadang diberikan sebagai alternative. Untuk pola pascabayar, uang atau barang tidak diberikan pada hari H pengambilan suara melainkan setelah selesai pemungutan suara.

Biasanya target tertentu sudah ditetapkan. Jika jumlah suara melebihi target, uang tan diterima oleh tim sukses juga akan lebih besar. Untuk pola relawan, sebenarnya hampir sama dengan pola tunai. Para relawan juga mendapat balas jasa berupa uang namun mereka tidak tercatat secara resmi sebagai infrastruktur pemenangan kandidat.

Undang-Undang Politik Uang

Panwaslu harus mengawasi secara ketat jalannya pilkada agar pemilu bebas dari politik uang. Dengan berdasar pada undang-undang yang berlaku, seharusnya segara kecurangan pada saat pemilu pilkada dapat diselesaikan dengan baik. Sayangnya, kerangka hukum kasus ini belum lah jelas bagi semua orang bahkan bagi panwaslu sendiri.

Di dalam Undang-Undang  tentang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004, PP nomor 6 tahuin 2009, UU Nomor 12 Tahun 2008, dan Peraturan KPU tentang Pelaksanaan Setiap Pemilukada, sebenarnya sudah terpapar jelas soal kerangka hukum tentang kasus ini. Politik uang sendiri mempunyai banyak dimensi sehingga penhawasan pemilu pilkada harus dilakukan mendalam dan menyeluruh mencakup semua tahapan.

Filed in: Politik

No comments yet.

Leave a Reply